RUU Sisdiknas 2026: Gaji Minimum Guru Swasta Masuk Batang Tubuh, Apa Dampaknya?

Bayangkan ini: seorang guru swasta di sebuah SD di pinggiran kota berangkat pukul setengah tujuh pagi, mengajar enam jam pelajaran, membimbing ekstrakurikuler, lalu pulang membawa amplop berisi Rp750.000 untuk sebulan penuh. Cerita seperti ini bukan anekdot — menurut data yang diserahkan ke DPR, sekitar 83,5% guru swasta di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.

Kabar baiknya, pada 7 Oktober 2026 lalu ada perkembangan penting dari Senayan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi X DPR RI bersama Panja RUU Sisdiknas dilaporkan menyepakati satu hal krusial: ketentuan standar upah atau gaji minimum bagi guru non-ASN — mencakup guru swasta, honorer, dan madrasah — wajib masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas, bukan sekadar ditempel di bagian penjelasan. Apa artinya bagi Bapak/Ibu guru? Mari kita bedah satu per satu.

Apa yang Sebenarnya Disepakati?

Dalam pembahasan RUU, ada perbedaan besar antara ketentuan yang tertulis di batang tubuh undang-undang dan yang hanya ada di penjelasan. Batang tubuh bersifat mengikat dan menjadi dasar aturan turunan; penjelasan hanya bersifat klarifikasi. Selama ini, isu kesejahteraan guru kerap "dititipkan" di penjelasan — yang dalam praktiknya lemah daya ikatnya.

Kesepakatan 7 Oktober 2026 mengubah itu. Dilaporkan bahwa Komisi X dan Panja RUU Sisdiknas sepakat ketentuan gaji minimum guru non-ASN harus menjadi norma di batang tubuh. Artinya, negara secara eksplisit mengakui kewajiban menjamin standar penghasilan minimum bagi guru swasta, honorer, dan madrasah — bukan sekadar imbauan moral.

Seberapa Mendesak Masalah Ini?

Angkanya bicara sendiri. Data yang diserahkan ke DPR menyebut sekitar 83,5% guru swasta berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan — jauh di bawah UMP di sebagian besar provinsi. Sebagai gambaran, realita gaji guru honorer Rp400 ribu dan strategi bertahan masih terjadi di banyak daerah pada 2026 ini.

Konteksnya lebih luas lagi. Menurut Dirjen GTK Kemendikdasmen, per Januari 2026 tercatat 358 ribu guru belum sejahtera: 137 ribu di antaranya belum bersertifikasi dan 221 ribu belum berpendidikan S1/D4. Artinya, problem kesejahteraan guru bukan sekadar soal nominal gaji — melainkan juga soal akses terhadap sertifikasi dan kualifikasi yang menjadi pintu menuju tunjangan.

Siapa Saja yang Akan Terdampak?

Ketentuan ini menyasar guru non-ASN, yang mencakup tiga kelompok besar:

• Guru swasta di sekolah/madrasah swasta yang digaji yayasan — kelompok terbesar dan paling rentan, karena standar gajinya sepenuhnya tergantung kemampuan yayasan.
• Guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat PPPK — gajinya bersumber dari dana BOS yang terbatas.
• Guru madrasah di bawah Kemenag, yang selama ini kerap tertinggal dibanding guru di bawah Kemendikdasmen dalam hal tunjangan.

Jika ketentuan ini lolos menjadi undang-undang beserta aturan turunannya, yayasan dan satuan pendidikan wajib menyesuaikan standar penghasilan minimum — dengan acuan yang menurut tuntutan aliansi masyarakat sipil merujuk pada UMP/UMK setempat.

Mengapa "Masuk Batang Tubuh" Begitu Penting?

Bagi yang awam hukum, ini mungkin terdengar teknis. Tapi dampaknya konkret:

1. Daya ikat lebih kuat. Ketentuan di batang tubuh dapat menjadi dasar pengawasan dan penindakan — satuan pendidikan yang membayar di bawah standar bisa dikenai sanksi.
2. Wajib ada aturan turunan. Pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana yang merinci besaran standar, mekanisme pengawasan, dan sanksinya — bukan sekadar wacana.
3. Implikasi anggaran harus disiapkan. Standar minimum berkonsekuensi pada skema pembiayaan, termasuk porsi dana BOS serta APBD/APBN untuk menutup selisihnya.

Kapan Aturannya Berlaku Efektif?

Penting untuk realistis: kesepakatan di tingkat Panja adalah tonggak, bukan garis finis. Tahapan yang masih harus dilalui antara lain pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat I di Komisi X, persetujuan tingkat II di rapat paripurna DPR, pengesahan oleh Presiden, lalu penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur besaran standar dan mekanismenya.

Pengalaman pembahasan RUU sebelumnya menunjukkan jeda antara pengesahan dan aturan turunan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Karena itu, langkah-langkah praktis di bawah ini bukan sekadar saran — melainkan persiapan agar Bapak/Ibu tidak tertinggal saat regulasinya resmi berlaku.

Tekanan dari Bawah: Ancaman Mogok dan Aliansi Masyarakat Sipil

Kesepakatan ini tidak lahir di ruang hampa. Dilaporkan bahwa Ketua PERISAI — organisasi guru swasta — mengancam akan menggerakkan mogok mengajar serentak apabila aspirasi kesejahteraan terus diabaikan. Tekanan serupa datang dari aliansi tujuh organisasi masyarakat sipil — termasuk P2G dan JPPI — yang menuntut upah minimum guru dengan acuan UMP/UMK.

Pesan politiknya jelas: kesabaran guru swasta ada batasnya, dan RUU Sisdiknas adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan.

4 Langkah Praktis untuk Guru Sambil Menunggu Aturan Turunan

RUU masih berproses. Sambil menunggu, ini yang bisa Bapak/Ibu lakukan sekarang:

1. Rapikan status kepegawaian dan data pokok. Pastikan data di Dapodik (atau EMIS bagi guru madrasah) valid dan mutakhir — NUPTK, status kepegawaian, dan riwayat mengajar. Hampir semua skema kesejahteraan negara berbasis data ini.
2. Kebut sertifikasi dan kualifikasi S1/D4. Menutup celah sertifikasi dan kualifikasi adalah investasi dengan pengembalian paling pasti, karena tunjangan profesi menambah penghasilan signifikan setiap bulan. Jika tunjangan Anda bermasalah, pahami dulu penyebab TPG telat cair dan solusinya agar tidak terulang.
3. Simpan bukti kerja secara rapi. SK pengangkatan, slip gaji, jadwal mengajar, dan bukti kehadiran — arsipkan secara digital. Dokumen ini menjadi amunisi saat standar minimum diberlakukan dan muncul sengketa pengupahan.
4. Bergabung dengan organisasi profesi. Perjuangan upah minimum adalah perjuangan kolektif. Organisasi seperti PERISAI, P2G, dan PGRI adalah saluran aspirasi yang terbukti didengar DPR.

Penutup: Momentum yang Jangan Disia-siakan

Kesepakatan 7 Oktober 2026 adalah langkah maju yang nyata — untuk pertama kalinya, negara hendak menuliskan jaminan penghasilan minimum guru non-ASN di jantung undang-undang pendidikan nasional. Tapi kesepakatan Panja bukan garis finis. Kawal terus prosesnya, lengkapi data diri Anda, dan pastikan saat aturan turunan lahir, Anda berada di posisi yang siap menerima manfaatnya.

Dan agar administrasi, dokumen sertifikasi, hingga bukti dukung kinerja Anda selalu rapi dan siap setiap saat, daftar Jurnal Guru gratis — kelola seluruh dokumen profesi Anda dalam satu sistem yang dirancang mengikuti cara kerja guru Indonesia.